Rilis Kementan, 24 Agustus 2026
Nomor: B-682/ HM.160/7/08/2026
Jakarta – Kebijakan pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah mulai dirasakan langsung petani di daerah. Bupati Kolaka, Amri melaporkan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bahwa kenaikan harga gabah telah membuat petani di wilayahnya semakin sejahtera, bahkan sebagian mulai memiliki kebiasaan menabung dalam bentuk emas.
“Dengan harga gabah hari ini di Kabupaten Kolaka, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat. Dampaknya terasa ke petani,” kata Amri saat bertemu Mentan Amran dalam audiensi kepala daerah di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (24/8).
Ia mengatakan, peningkatan kesejahteraan petani terlihat dari perubahan pola ekonomi masyarakat. Menurutnya, petani kini memiliki kemampuan lebih baik untuk menyimpan hasil pendapatannya, salah satunya melalui emas.
“Petani kami punya kebiasaan menabung dengan emas. Ini salah satu tanda bahwa kesejahteraan mereka meningkat,” katanya.
Bupati Kolaka juga melaporkan adanya lonjakan produksi padi setelah berbagai kebijakan dan dukungan pemerintah pusat berjalan. Produksi padi Kolaka yang pada periode 2020-2024 berada di kisaran 47 ribu ton, meningkat menjadi sekitar 73 ribu ton pada 2025 atau bertambah sekitar 26 ribu ton.
Peningkatan produksi tersebut turut memperkuat ketersediaan pangan daerah. Bupati menyebut stok beras yang terserap Bulog mencapai sekitar 20 ribu ton pada 2025.
“Kami punya existing sekitar 9 ribu hektare persawahan. Bahkan di beberapa wilayah bisa sampai lima sampai enam kali panen dalam dua tahun,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan harga gabah juga memberi dampak penting dalam memperkuat posisi petani menghadapi tengkulak. Harga yang lebih baik membuat petani memiliki pilihan yang lebih kuat dalam menjual hasil panennya.
“Ini fakta di lapangan, kebijakan harga gabah dari pemerintah pusat membantu menekan tengkulak,” katanya.
Di sisi lain, Bupati Kolaka menyampaikan bahwa peningkatan produksi perlu diikuti penguatan ekosistem pascapanen. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah rantai pasokan gabah yang masih panjang karena sebagian hasil pertanian harus dibawa ke luar daerah seperti Sidrap, Sulawesi Selatan, sebelum kembali masuk ke Kolaka.
Karena itu, Pemkab Kolaka mengusulkan dukungan pembangunan Rice Milling Unit (RMU) yang terintegrasi dengan lumbung pangan. Pemkab telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 4 hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut.
“Kami sudah siapkan tanah, sudah ada sertifikat. Kalau berkenan, kami minta dukungan RMU, lumbung pangan dan RMU yang terintegrasi. Lahannya kami siapkan 4 hektare,” ujarnya.
Permintaan tersebut langsung mendapat respons Mentan Amran. Ia meminta Pemkab Kolaka segera berkoordinasi dengan Perum Bulog dan memastikan kesiapan lahan sebagai syarat pembangunan fasilitas tersebut.
“Segera koordinasi dengan Bulog. Yang penting tanahnya ada untuk tahun 2027,” kata Mentan Amran.
Mentan Amran mengatakan pemerintah akan terus memperkuat dukungan dari sisi produksi hingga pascapanen agar peningkatan produksi di daerah tidak berhenti pada panen, tetapi memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar bagi petani.
Sebelumnya, Kolaka juga menerima dukungan Kementan berupa combine harvester, pompa air, traktor roda empat (TR4), dan traktor roda dua (TR2). Dukungan sarana produksi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga momentum kenaikan produksi.
Bagi Pemkab Kolaka, arah pembangunan tersebut memiliki dua sasaran yang harus berjalan bersamaan: mempertahankan pertambangan sebagai salah satu penggerak ekonomi sekaligus menjadikan pertanian sebagai sumber kesejahteraan yang semakin kuat bagi masyarakat.
