Penanganan Resiko di Bidang Kehumasan

Bogor (13/11) – Pada era teknologi modern saat ini, informasi dan komunikasi berjalan cepat, baik positif maupun negatif. Kehumasan yang termasuk di dalamnya berperan penting sebagai saluran komunikasi memiliki peran yang amat penting. Baik itu penyebaran informasi positif di masyarakat maupun memberikan penjelasan terhadap informasi yang terkesan negatif.
Kementerian Pertanian sebagai instusi pemerintah yang membidani pertanian seringkali berkait dengan isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan dan prestasi yang diraih. Untuk itu, melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan Temu Koordinasi Kehumasan yang dilakukan di Balai Besar Biogen, beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 3 Bogor.
Acara ini dihadiri oleh para Pranata Humas dan Pejabat Kehumasan lingkup Kementerian Pertanian. Narasumber dihadirkan dari kantor Staf Kepresidenan dan Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
“Harapan Menteri agar apa yang diupayakan Kementerian Pertanian dapat terinfo dengan baik di masyarakat.kita harus mampu mengklarifikasi hal – hal yang negatif tentang Kementerian Pertanian di luar.”, ucap Ir. Widono, MM, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Dalam sambutannya tersebut.
Humas diharapkan mampu menjembatani pengembangan suara – suara positif yang di masyarakat. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal sebagai corong dari aplikasi LAPOR yang dikembangkan kantor Staf Kepresidenan memperhatikan betul pertanyaan maupun keluhan yang masuk.
Untuk diketahui bahwa Lapor! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.
LAPOR! diinisiasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah dalam rangka pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik.
Di Kementerian Pertanian sendiri sejauh ini telah menerima sebanyak 225 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut, 81% di antaranya telah diselesaikan, 18% masih dalam proses dan sisanya 1% belum direspon. (Dsy)