Rilis Kementan, 6 Januari 2026
Nomor : B-11/HM.160/A.7/1/2026
Jakarta – Swasembada pangan menjadi poros utama kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah prasyarat kemerdekaan sejati sebuah bangsa.
“Tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, perjuangan saya selama saya di politik, pengabdian saya selalu fokus, saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan,” tegas Presiden Prabowo Subianto, 5 Juni 2025 pada saat Kunker di Bengkayang lalu.
Komitmen tersebut bukan sekadar retorika politik, melainkan arah kebijakan strategis negara.Dorongan politik yang kuat dari Presiden diterjemahkan secara progresif ke dalam target dan langkah konkret. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo bahkan terus mempercepat target swasembada.
“Bapak Presiden Prabowo menargetkan swasembada dalam empat tahun, kemudian menjadi tiga tahun, setelah itu dua tahun, dan terakhir target (swasembada) dalam satu tahun,” kata Mentan Amran pada 17 Agustus 2025.
Hasilnya terlihat nyata tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan berdasarkan KSA (kerangka sampel area) amatan November 2025, Produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan. Surplus ini menegaskan kemandirian pasokan sekaligus menjadi fondasi kuat bagi ketahanan pangan nasional.
Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum BULOG, melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram. Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,24 juta ton, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga. Capaian ini mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh BULOG.
Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Pertanian kembali menegaskan perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, didukung oleh peningkatan produksi, efisiensi usaha tani, dan kebijakan yang pro-petani.
Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga. Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.
Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting. Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB—sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.
Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.
Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai USD 38,33 miliar, serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus USD 18,79 miliar.
Sektor ini juga tetap menjadi penyerap tenaga kerja utama. Sektor pertanian yang meliputi empat subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, berkontribusi sebesar 26,07 persen dalam penyerapan tenaga kerja di Agustus 2025. Dalam kurun Agustus 2024 – Agustus 2025, lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan tenaga kerja 0,38 juta orang. Pada Agustus 2025, tercatat sebanyak 38,2 juta tenaga kerja di sektor pertanian.
Seluruh capaian sektor pertanian saat ini bukan hanya kerja satu kelompok saja. Mentan Amran menegaskan bahwa swasembada pangan adalah kerja kolektif lintas sektor.
“(Swasembada) ini bukan kerja satu orang. Ini kerja kita semua. Ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, Pupuk Indonesia, Komisi Informasi, TNI, Polri, Kejaksaan, BUMN, serta penyuluh lapangan, juga para petugas lapangan, dan utamanya ini hasil kerja para petani kita,” ujar Mentan Amran.
Dengan kepemimpinan politik yang tegas, kebijakan yang progresif, serta kerja bersama seluruh elemen bangsa, swasembada pangan hari ini bukan sekadar capaian statistik. Ia adalah penanda Era Kebangkitan Pertanian Indonesia-era yang ditandai dengan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan kekuatan ekonomi nasional bertemu dalam satu arah perjuangan. (*)
