3 Menteri : Pedagang Ambil Keuntungan Tidak Wajar, Akan Kami Lawan

Jakarta (29/8) – Dalam pertemuan tiga Menteri bertempat di kantor Kementerian Pertanian pada Senin lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyambut upaya yang dilakukan Menteri Pertanian selama ini. Bahkan salah satu bentuk dukungannya, Mendag menetapkan HPP bawang merah seharga Rp 15 ribu per kilogram beberapa waktu lalu di Brebes.
Pertemuan yang dihadiri jajaran Eselon I lintas tiga Kementerian ini guna menindaklanjuti sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian PDT dan Transmigrasi. Menteri Perdagangan menggambarkan bahwa pada dasarnya dalam hubungan ekonomi terdapat hubungan yang erat antara produksi, produksi dan pada akhirnya tiba di konsumen.
“Mata rantai ekonomi ini yang kita atur selama ini terjadi distrorsi. Dengan luar biasa Mentan membuat petani dan peternak untuk berproduksi. Namun yang terjadi adalah, yang diperoleh para petani dan peternak, mereka tidak mendapat imbalan yang cukup bahkan terjadi proses pemiskinan yang berkepanjangan karena hasilnya tidak diserap dan datanglah barang-barang impor dari komoditi itu”, jelas Mendag.
Dikatakannya, Mendag mengaku harus berlari kencang guna mengejar Mentan yang demikian intens menggenjot produksi. Menteri Pertanian diakuinya sangat concern dengan penanganan pangan. .
“Kita bertiga adalah pembantu-pembantu Presiden yang mendapat perintah untuk mengamankan ini semua. Dengan demikian maka persoalannya adalah dari sisi produksi. Trennya bukan lagi naik tetapi kenaikannya begitu curam. Menteri PDT sendiri langsung turun ke desa guna mendapat gambaran yang ada sehingga kita bisa langsung menindaklanjuti ke depan’, ucap Mendag.
Persoalannya adalah bagaimana hasil pertanian yang dikoordinir Kementerian Pertanian ini mampu terserap oleh pasar dengan harga yang menguntungkan petani tetapi terjangkau bagi masyarakat.
Mendag mengungkapkan ada beberapa pihak yang menganggap miring dan menilai skeptif mengenai keputusannya untuk menetapkan HPP (harga pokok penjualan) dan HET (Harga Eceran Tertinggi). “Maafkan saya, tolong kita sama – sama berpikir untuk masyarakat banyak. Yang harus kita capai adalah petani dan peternak sebagai produsen harus kita jaga. Yang ke dua adalah konsumen. Jangan pernah kita main – main dan dikendalikan oleh perantara yang mengambil keuntungan maksimal yang tidak dinikmati dengan petani dan merugikan konsumen. Apapun akan kami lawan”, tegas Mendag.
Tugas pemerintah adalah fasilitator dan regulator yang mengamankan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat. Pemerintah perlu meyakini bahwa petani terus berproduksi. Konsumen juga perlu dijaga agar tidak terjadi instabilitas ekonomi dikarenakan lonjakan harga. Konsumsi pangan tiap hari mengalami perubahan. Dikhawatirkan apabila terjadinya inflasi yang tinggi, terjadi pemiskinan masyarakat dikarenakan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli barangkebutuhan pokok.
Adapun angka HPP bawang merah yang ditetapkan tersebut telah dikoordinasikan antar menteri lalu disodorkan ke Menteri Perekonomian agar mendapat restu dari Menko.
Mendag menceritakan bahwa Menteri Pertanian gigih mengenai penetapan harga ini, berkali – kali Mentan mengatakan agar membela petani.
‘Kami dapat berjalan bersama karena kami punya kepentingan bersama. Petani sejahtera dan konsumen yang menikmati hasil tersebut juga terjaga. Keseimbangan inilah yang kami jaga”, jelas Mendag disambut tepuk tangan hadirin.
Bagaimana Membentuk Harga dan Mata Rantai?
Harga bawang mengalami distorsi yang luar biasa. Harga di tingkat petani Rp 14 ribu per kilogram dan tiba di konsumen Rp 40 ribu per kilogram. Padahal harga yang sewajarnya diterima konsumen adalah kisaran Rp 23 ribu – Rp 24 ribu per kilogram. Dengan harga tersebut petani sudah memperoleh keuntungan dan konsumen tercukupi.
Mendag juga menjelaskan bahwa keberadaan tengkulak tetap dihargai namun dengan ketentuan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini petani dan konsumen.
“Mata rantai mulai dari distributor 1, distributor 2, hingga ke sekian tetap diperbolehkan, tapi Anda jangan ambil keuntungan dengan tidak wajar dan kemudian menginjak-nginjak petani dan konsumen. Kalau tidak, kami akan potong itu. Sehingga keuntungan yang tidak wajar tidak akan kita biarkan”, tegas Mendag.
Beberapa bentuk mekanismenya di antaranya adalah Paskomnas (Pasar Komoditas Nasional), mereka menerapkan sistem lelang langsung. Di mana petani langsung menjual ke pedagang pasar. Bila sistem ini berjalan lancar, akan dilanjutkan ke beberapa pasar lain. Apapun kebutuhan akan produk pangan lainnya, akan dikoordinasikan lebih lanjut ke Kementerian Pertanian.
Dengan HPP yang ada, berapapun hasil produksi wajib diserap Bulog. Adapun bila bisa mencapai harga di luar itu tetap boleh diserap pasar.
“Bulog sanggup mengambil berapapun tanpa limit. Semua BUMN siap untuk itu”, jelas Mendag.
Mendag menjelaskan apabila hal tersebut berjalakan, maka dengan otomatis mekanisme pasar akan berjalan sehingga impor tidak lagi diperlukan. Apabila stok yang ada di petani langsung diambil dan dijual ke pasar, baik itu daging ataupun gandum, dipastikan ketersediaan di pasar akan mencukupi kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi tersebut jelas ketersediaan bahan pangan berlimpah, sehingga impor bukan lagi hal yang menakutkan mengingat kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi.
Mendag optimistis Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia.
“Pangan menjadi sesuatu yang mutlak, harus kita jaga. Di tengah kekhawatiran krisis pangan, kita jadi lumbung pangan. Kemandirian pangan adalah sesuatu yang harus dilakukan”, tegas Mendag.
Dengan pemotongan rantai pangan ini bukan dimaksudkan untuk memusuhi tengkulak. Tengkulak menjadi salah satu mata rantai yang dibutuhkan karena negara tidak hadir. Ke depan pemerintah akan berbicara dengan Bank Rakyat Indonesia. Segera akan diluncurkan Kredit Usaha Rakyat bagi petani. Jika Bank bisa lakukan pembelian dari petani, maka Bank diproyeksikan bisa menjadi tengkulak resmi.
Mendag ingin meyakinkan agar para petani terus berproduksi. Pemerintah akan menyiapkan sarana dan kebijakan termasuk di dalamnya harga. Paskomnas menjadi role model bahwa pangan terjamin dan harga terjamin. Hal ini merupakan amanat Presiden Jokowi untuk menyerap seluruh produksi petani.
Penulis: Desy Puspita